12 Tips Membeli Rumah agar Tidak Tertipu

Gambar: pixabay.com

Tips Membeli Rumah agar Tidak Tertipu – Membeli Rumah pribadi adalah dambaan setiap orang. ada baiknya mengetahui informasi hukum dan ekonomi penting terkait perumahan.

Asep Warlan Yusuf, Pakar hukum tata usaha Negara, ada 12 aspek hukum dan ekonomi yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah, pengembang maupun calon pemilik rumah. jika dilanggar, tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi dapat menimbulkan konflik dan kriminalitas.

Beberapa Hal Yang Harus Anda Ketahui:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Masalah ini penting untuk diperhatikan oleh para pengusaha, developer atau calon pembeli rumah. RTRW menjadi tolak ukur perkembangan bisnis ke depan. Jika alokasi RTRW tidak jelas, maka bisnis yang dibangun akan mengalami ketidakpastian.

2. Lingkungan

Perumahan yang dibangun tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dapat dikenai tuntutan pidana. Kedudukan AMDAL sangat penting dalam era pembangunan saat ini.

3. Tanah

Masalah pertanahan saat ini merupakan masalah yang sensitif. Bahkan masalah tanah termasuk dalam komponen hak asasi manusia.

4. Keamanan dari bencana alam dan sosial

Pengembang perumahan harus memperhatikan kondisi tanah tempat mereka dibangun. Lokasi konstruksi harus minim bencana alam. Selain itu, harus ada jaminan bahwa lokasi pembangunan aman dari permasalahan sosial.

Apa Fungsi Dari Pajak dan retribusi?

5. Pajak dan retribusi

Kedua pengeluaran ini terkadang disalahartikan dengan pungutan liar. Jadi pengembang dan calon pembeli rumah membutuhkan kepastian mengenai peraturan perpajakan dan retribusi yang harus jelas dan detail. Pasalnya, pengembang dan pembeli rumah harus menghitung biaya pengeluaran setiap bulan atau setiap tahun.

6. Pekerjaan

Elemen ini penting untuk diketahui oleh pengembang. Pengembang harus memastikan bagaimana sistem ketenagakerjaan dalam pembangunan perumahan. Kalau ada unjuk rasa atau mogok, bagaimana dengan jaminan atau ganti rugi dari pemerintah. 

Di luar negeri, mogok kerja atau unjuk rasa menuntut kenaikan upah, pengusaha tidak mendapat kompensasi dari pemerintah. Namun, jika pemogokan atau demonstrasi terjadi karena masalah yang tidak jelas, maka pemberi kerja akan mendapatkan kompensasi berupa pengurangan pajak atau kemudahan perizinan.

7. Menjamin keamanan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pasar.

Misalnya ada jaminan di sektor transportasi.

8. Prasarana 

Berupa jalan, akses air bersih, pengelolaan sampah, akses energi atau kebutuhan pokok.

9. Sumber Pendanaan atau Keuangan

Jangan sampai sumber pendanaan yang tidak memadai mempersulit pengembangan bisnis Anda.

10. Pemerintah yang bersih, tanggap dan kompeten

Ini penting untuk jalannya birokrasi yang kompeten.

11. Kemampuan untuk Bekerja Sama antar Pemerintah Daerah

Dalam era bisnis sekarang ini, pemerintah dituntut untuk dapat bekerja sama lintas wilayah. Bisnis tidak hanya di wilayah pemerintahannya. Ini membutuhkan kota satelit zonasi.

12. Izin

Masalah perizinan seringkali menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi. Izin yang tidak jelas dan tumpang tindih akan mempersulit usaha dan investasi di suatu daerah.